NIEUWS UIT INDONESIE - DE COMMISSIE GENERAAL IN LINGGAR DJATI BIJ CHERIBON - TERUGKEER NAAR NEDERLAND, by Polygoon Hollands Nieuws (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder), is licensed under Public Domain Mark.
Tokoh-tokoh utama yang hadir dalam Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946 adalah pihak Indonesia, Belanda, dan pihak mediator:
Delegasi Republik Indonesia :
1. Sutan Sjahrir - Ketua delegasi, Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, memainkan peran utama dalam perundingan.
2. Soekarno - Presiden Republik Indonesia, hadir sebagai figur sentral dan simbol kepemimpinan nasional.
3. Mohammad Hatta - Wakil Presiden Republik Indonesia, berperan penting dalam strategi diplomasi.
4. A.K. Gani - Menteri Kemakmuran, anggota delegasi yang mendukung negosiasi.
5. Haji Agus Salim - Diplomat senior, membantu dalam merumuskan poin-poin perjanjian.
6. Soedarsono - Anggota delegasi, mewakili perspektif ekonomi dan politik.
Pihak Belanda:
1. Willem Schermerhorn - Ketua delegasi Belanda, mantan Perdana Menteri Belanda.
2. H.J. van Mook - Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tokoh kunci dalam negosiasi.
3. F. de Boer - Anggota delegasi Belanda.
4. Max van Poll - Perwakilan Belanda lainnya, terlibat dalam diskusi teknis.
Pihak Mediator:
1. Lord Killearn (Sir Archibald Clark Kerr) - Diplomat Inggris yang bertindak sebagai mediator dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk untuk memfasilitasi perundingan. Inggris berperan netral untuk menjembatani kedua belah pihak.
Catatan Tambahan: - Perundingan berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, dari 10 hingga 15 November 1946. Beberapa anggota delegasi pendukung dan penasihat dari kedua belah pihak juga turut hadir. Perjanjian ini diratifikasi pada 25 Maret 1947, tetapi kemudian dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer I pada Juli 1947.
Perjanjian Linggarjati (10-15 November 1946):
Soekarno, sebagai Presiden Republik Indonesia, memainkan peran penting sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama terkait peran dan tindakan Soekarno dalam pertemuan tersebut:Kepemimpinan Delegasi Indonesia: Soekarno, bersama Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir (yang menjadi ketua delegasi), memimpin perundingan dengan pihak Belanda. Ia berperan sebagai figur sentral yang mewakili aspirasi kemerdekaan Indonesia.
Mendukung Diplomasi: Soekarno mendorong pendekatan diplomatik untuk mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia. Ia mendukung strategi Sutan Sjahrir dalam bernegosiasi dengan Belanda untuk menghindari konflik militer yang lebih besar, mengingat posisi Indonesia yang masih lemah pasca-Proklamasi Kemerdekaan.
Menyetujui Kesepakatan Kompromi: Dalam perundingan, Soekarno mendukung kesepakatan yang mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra, dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bagian dari uni dengan Belanda di bawah mahkota Belanda. Ini merupakan kompromi strategis untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Menjaga Persatuan Nasional: Soekarno juga berperan dalam menjaga dukungan rakyat Indonesia terhadap hasil perundingan. Meskipun perjanjian ini menuai kritik dari beberapa kelompok nasionalis karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda, Soekarno berupaya menjelaskan bahwa perjanjian ini adalah langkah sementara menuju kemerdekaan penuh.
Simbol Nasionalisme: Sebagai presiden pertama, kehadiran Soekarno dalam proses perundingan memberikan legitimasi dan semangat nasionalisme bagi delegasi Indonesia, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang kuat.
Hasil Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada 15 November 1946 (dan diratifikasi pada 25 Maret 1947) mencakup pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatra, serta rencana pembentukan RIS pada 1 Januari 1949. Namun, perjanjian ini kemudian dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer I pada Juli 1947.
Catatan Tambahan: - Perundingan berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, dari 10 hingga 15 November 1946. Beberapa anggota delegasi pendukung dan penasihat dari kedua belah pihak juga turut hadir. Perjanjian ini diratifikasi pada 25 Maret 1947, tetapi kemudian dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer I pada Juli 1947.
Perjanjian Linggarjati (10-15 November 1946):
Soekarno, sebagai Presiden Republik Indonesia, memainkan peran penting sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama terkait peran dan tindakan Soekarno dalam pertemuan tersebut:Kepemimpinan Delegasi Indonesia: Soekarno, bersama Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir (yang menjadi ketua delegasi), memimpin perundingan dengan pihak Belanda. Ia berperan sebagai figur sentral yang mewakili aspirasi kemerdekaan Indonesia.
Mendukung Diplomasi: Soekarno mendorong pendekatan diplomatik untuk mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia. Ia mendukung strategi Sutan Sjahrir dalam bernegosiasi dengan Belanda untuk menghindari konflik militer yang lebih besar, mengingat posisi Indonesia yang masih lemah pasca-Proklamasi Kemerdekaan.
Menyetujui Kesepakatan Kompromi: Dalam perundingan, Soekarno mendukung kesepakatan yang mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra, dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bagian dari uni dengan Belanda di bawah mahkota Belanda. Ini merupakan kompromi strategis untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Menjaga Persatuan Nasional: Soekarno juga berperan dalam menjaga dukungan rakyat Indonesia terhadap hasil perundingan. Meskipun perjanjian ini menuai kritik dari beberapa kelompok nasionalis karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda, Soekarno berupaya menjelaskan bahwa perjanjian ini adalah langkah sementara menuju kemerdekaan penuh.
Simbol Nasionalisme: Sebagai presiden pertama, kehadiran Soekarno dalam proses perundingan memberikan legitimasi dan semangat nasionalisme bagi delegasi Indonesia, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang kuat.
Hasil Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada 15 November 1946 (dan diratifikasi pada 25 Maret 1947) mencakup pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatra, serta rencana pembentukan RIS pada 1 Januari 1949. Namun, perjanjian ini kemudian dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer I pada Juli 1947.
